“Tour de Singkarak adalah harga diri Sumbar karena itu tidak boleh terhenti. Kalau ada kendala kita carikan solusi bersama,” katanya di Padang, Kamis.

Ia mengatakan itu terkait Tour de Singkarak (TdS) 2020 yang terancam tidak bisa digelar karena kekurangan anggaran.

Sejak 2017 pengelolaan Tour de Singkarak diserahkan dari Kementerian Pariwisata pada Pemprov Sumbar, termasuk untuk anggaran penyelenggaraan.

Sejak itu dana TdS bertumpu pada urungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten kota di Sumbar.

Namun pada 2020 sebanyak 12 kabupaten dan dua kota di Sumbar akan menggelar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan menyedot banyak anggaran sehingga dikhawatirkan anggaran untuk TdS tidak bisa dianggarkan.

“Kita memahami persoalan ini. Namun selama pelaksanaannya dalam 11 tahun terakhir TdS telah memberikan efek positif terhadap pariwisata daerah, karena itu akan kita pertahankan,” kata Nasrul.

Bahkan bila memungkinkan iven itu harus terus dikembangkan dengan melibatkan banyak provinsi di Sumatera.

Sementara itu Bupati Agam indra Catri menyebut pihaknya tetap mendukung penuh pelaksanaan Tour de Singkarak sebagai iven tahunan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

“Tidak sempurna Tour de Singkarak itu tanpa melewati kelok 44 di Agam, karena itu kami dukung,” ujarnya.

Namun tidak semua daerah memiliki pandangan yang sama. Tahun ini saja ada empat daerah yang tidak ikut menjadi tuan rumah Tour de Singkarak dengan berbagai alasan, sebagian besar karena anggaran.

Empat daerah itu masing-masing Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman, Sijunjung dan Kota Solok.

Wacana yang beredar untuk tahun berikutnya akan ada lagi yang mengundurkan diri dari keikutsertaan. (antara)